YLKI soal Habolnas: RUU Perlindungan Data Pribadi Harus Disahkan

YLKI soal Habolnas RUU Perlindungan Data Pribadi Harus Disahkan

YLKI soal Habolnas: RUU Perlindungan Data Pribadi Harus Disahkan

YLKI soal Habolnas RUU Perlindungan Data Pribadi Harus Disahkan
YLKI soal Habolnas RUU Perlindungan Data Pribadi Harus Disahkan

Hari Belanja Online Nasional, setiap tanggal 11 November menjadi hal yang dinikmati bagi masyarakat

yang gemar berbelanja online. Khususnya di kalangan generasi muda milenial.

Harga yang lebih efisien (murah) menjadi pertimbangan utama, apalagi masih diiming imingi diskon, cash back, pay later, dan lain-lain. Tidak heran jika strategi marketing, iklan dan promosi para pelaku market place di Indonesia makin ofensif menjerat calon konsumennya.

Namun dari momen yang terus digaungkan pemain berbasis daring

(online, e-commerce)
setiap tahun ini, Tulus Abadi, Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) menyoroti pemerintah supaya secara ketat mengawasi praktik belanja online.

Khususnya, Kementerian Perdagangan, Kementerian Kominfo, Otoritas Jasa Keuangan, Badan POM, dan kementerian atau lembaga lainnya yang berkompeten. “Kuatnya fenomena belanja online, ironisnya, justru tidak paralel dengan kuatnya pengawasan oleh pemerintah,” ujar Tulus dalam keterangannya.

Oleh karenanya, menurut Tulus dari sisi regulasi, sangat mendesak untuk segera mengesahkan RUU

Perlindungan Data Pribadi, dan RPP Belanja Online. Kedua regulasi inilah yang akan secara kuat memayungi konsumen dalam transaksi belanja online.

Dikatakan Tulus, jika kedua regulasi ini tidak segera disahkan, sama artinya pemerintah melakukan pembiaran terhadap berbagai pelanggaran hak konsumen dalam transaksi belanja online.

Dan supaya masyarakat tidak terjebak atau konsumtif dalam berbelanja di momen Harbolnas, Tulus memberikan masukan supaya masyarakat jangan terjerat prilaku komsumtif.

 

Sumber :

https://zalala.co.id/