UU ITE dalam Kasus Pembobolan Bank

UU ITE dalam Kasus Pembobolan Bank

UU ITE dalam Kasus Pembobolan Bank

UU ITE dalam Kasus Pembobolan Bank
UU ITE dalam Kasus Pembobolan Bank

Beberapa waktu terakhir

telah muncul beberapa persoalan yang menyangkut dugaan tindak kriminalitas berupa aksi pembobolan bank. Memang secara kasat mata kasus ini masuk ranah perbankan, namun jika ditelisik lebih jauh, Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) bisa menjerat para pelaku.

 

Menurut Kepala Pusat Informasi dan Humas Kementerian Komunikasi dan Informatika

Gatot S. Dewa Broto, dalam kasus pembobolan bank, pengusutan harus diperjelas lantaran ditengarai adanya dugaan penggunaan transaksi elektronik dalam aksi pembobolan tersebut.

Di mana jeratan hukum UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Traksaksi Elektronik (ITE) bisa diterapkan, selain tentunya sanksi hukum lain seperti UU Perbankan maupun KUHAP.

Gatot menjelaskan, terhadap pelaku yang diduga telah melakukan pembobolan tersebut, UU ITE menyebutkan

bahwa minimal dapat dijerat dengan Pasal 30 ayat (1).

Isi pasal tersebut menyebutkan bahwa setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan atau sistem elektronik milik orang lain dengan cara apapun, dan ayat (3) yang menyebutkan, bahwa setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan/atau sistem elektronik dengan cara apapun dengan melanggar, menerobos, melampaui, atau menjebol sistem pengamanan.

Di samping itu, juga dapat dijerat dengan Pasal 32 ayat (2) yang menyebutkan, bahwa setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apapun memindahkan atau mentransfer informasi elektronik dan atau dokumen elektronik kepada sistem elektronik orang lain yang tidak berhak.

“Kementerian Kominfo menyadari bahwa aparat penegak hukum tentu pada awalnya secara primer menggunakan ketentuan yang diatur di dalam KUHP, khususnya Pasal 263 ayat (1),” papar Gatot, dalam keterangannya, Selasa (26/4/2011).

Isi pasal tersebut adalah, bahwa barang siapa yang membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari pada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama enam tahun.

 

“Demikian pula yang disebut pada Pasal 263 ayat (2)

yang menyebutkan bahwa diancam dengan pidana yang sama, barang siapa dengan sengaja memakai surat palsu atau dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian,” pungkas Gatot.

Seperti diketahui, kasus pembobolan bank yang belakangan mengemuka menyeret manajemen PT Elnusa yang mengaku kebobolan hingga Rp 111 miliar dan diduga ada keterlibatan oknum Bank Mega.

Pembobolan dana dilakukan oleh Direktur Keuangan Elnusa yang telah dipecat, Santun Nainggolan melalui pencairan deposito on call. Namun, Mantan Kepala Cabang Bank Mega Jababeka Itman Harry Basuki menolak disalahkan terkait bobolnya uang milik PT Elnusa Rp 111 miliar. Itman mengaku pencairan uang dilakukan sesuai prosedur.

Baca Juga : 

You might be interested in …

Kelembagaan dan Pelaku Pasar Modal di Indonesia

Kelembagaan dan Pelaku Pasar Modal di Indonesia

Pendidikan

Kelembagaan dan Pelaku Pasar Modal di Indonesia Upaya untuk memperlancar mekanisme perdagangan di pasar modal, maka diperlukan banyak pihak yang terlibat dalam transaksi. Adapun pihak-pihak yang terlibat dalam memperlancar perdagangan yaitu sebagai berikut. Kelembagaan dan Pelaku Pasar Modal di Indonesia Struktur dan Pelaku Pasa Modal di Indonesia 1. Bapepam Untuk melaksanakan dan mengendalikan kegiatan pasar […]

Read More

Aspek social budaya

Pendidikan

Aspek social budaya Manfaat lain yang muncul dari industri pariwisata ini antara lain dapat terlihat pula dari segi budaya. Dengan pesatnya perkembangan industri pariwisata maka akan membawa pemahaman dan pengertian antar budaya melalui interaksi pengunjung wisata (turis) dengan masyarakat lokal tempat daerah wisata tersebut berada. Dari interaksi inilah para wisatawan dapat mengenal dan menghargai budaya […]

Read More
Agenda Global Bidang Perumahan dan Permukiman

Agenda Global Bidang Perumahan dan Permukiman

Pendidikan

Agenda Global Bidang Perumahan dan Permukiman Sebagai bagian dari sistem masyarakat internasional, penyelenggaraan perumahan dan permukiman di Indonesia tidak dapat dipisahkan dari beberapa agenda global yang terkait dengan bidang perumahan dan permukiman, khususnya Agenda 21 tentang pembangunan berkelanjutan dan Agenda Habitat. Merupakan tantangan bagi Indonesia yang telah ikut bersepakat untuk melaksanakan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan secara […]

Read More