Upaya pencegahan pelanggaran HAM

Upaya pencegahan pelanggaran HAM

Upaya pencegahan pelanggaran HAM

Upaya pencegahan pelanggaran HAM
Upaya pencegahan pelanggaran HAM

Upaya Pencegahan Pelanggaran Hak Asasi Manusia di Indonesia

Pendekatan keamanan yang terjadi di era Orde Baru dengan mengedepankan upaya represif tidak boleh terulang kembali. Untuk itu, supremasi hukum dan demokrasi harus ditegakkan. Pendekatan hukum dan pendekatan dialogis harus dikemukakan dalam rangka melibatkan partisipasi masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Para pejabat penegak hukum harus memenuhi kewajiban dengan memberikan pelayanan yang baik dan adil kepada masyarakat, memberikan perlindungan kepada setiap orang dari perbuatan melawan hukum, dan menghindari tindakan kekerasan yang melawan hukum dalam rangka menegakkan hukum.

Sentralisasi kekuasaan yang terjadi selama ini perlu dibatasi. Desentralisasi melalui otonomi daerah dengan penyerahan berbagai kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah perlu dilanjutkan. Otonomi daerah sebagai jawaban untuk mengatasi ketidakadilan tidak boleh berhenti, melainkan harus ditindaklanjuti dan dilakukan pembenahan atas kekurangan yang selama ini masih terjadi.

Reformasi aparat pemerintah dengan merubah paradigma penguasa menjadi pelayan masyarakat dengan cara melakukan reformasi struktural, infromental, dan kultural mutlak dilakukan dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik untuk mencegah terjadinya berbagai bentuk pelanggaran HAM oleh pemerintah. Kemudian, perlu juga dilakukan penyelesaian terhadap berbagai konflik horizontal dan konflik vertikal di tanah air yang telah melahirkan berbagai tindak kekerasan yang melanggar HAM dengan cara menyelesaikan akar permasalahan secara terencana, adil, dan menyeluruh.

Kaum perempuan berhak untuk menikmati dan mendapatkan perlindungan yang sama di semua bidang. Anak-anak sebagai generasi muda penerus bangsa harus mendapatkan manfaat dari semua jaminan HAM yang tersedia bagi orang dewasa. Anak-anak harus diperlakukan dengan cara yang memajukan martabat dan harga dirinya, yang memudahkan mereka berinteraksi dalam masyarakat. Anak-anak harus mendapatkan perlindungan hukum dalam rangka menumbuhkan suasana fisik dan psikologis yang memungkinkan mereka berkembang secara normal dan baik. Untuk itu perlu dibuat aturan hukum yang memberikan perlindungan hak asasi anak.

Selain hal-hal tersebut, perlu adanya social control (pengawasan dari masyarakat) dan pengawasan yang dilakukan oleh lembaga-lembaga politik terhadap setiap upaya penegakan HAM yang dilakukan oleh pemerintah. Diperlukan pula sikap proaktif DPR untuk turut serta dalam upaya perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan HAM sesuai yang ditetapkan dalam Tap MPR No. XVII/MPR/1998.

Dalam bidang penyebarluasan prinsip-prinsip dan nilai-nilai HAM, perlu diintensifkan pemanfaatan jalur pendidikan dan pelatihan dengan, antara lain, pemuatan HAM dalam kurikulum pendidikan umum, dalam pelatihan pegawai dan aparat penegak hukum, dan pada pelatihan kalangan profesi hukum.

Mengingat bahwa dewasa ini bangsa Indonesia masih berada dalam masa transisi dari rezim otoriter dan represif ke rezim demokratis, namun menyadari masih lemahnya penguasaan masalah dan kesadaran bahwa penegakan HAM merupakan kewajiban seluruh bangsa tanpa kecuali, perlu diterapkan keadilan yang bersifat transisional, yang memungkinkan para korban pelanggaran HAM di masa lalu dapat memperoleh keadilannya secara realistis.

Baca Juga :

You might be interested in …

Hak asasi manusia

HAK ASASI MANUSIA DAN PENDIDIKAN BELA NEGARA

Pendidikan, Umum

HAK ASASI MANUSIA DAN PENDIDIKAN BELA NEGARA PENGERTIAN HAM Hak Asasi Manusia(HAM) adalah prinsip-prinsip moral atau norma-norma,yang menggambarkan standar tertentu dari perilaku manusia, dan dilindungi secara teratur sebagai hak-hak hukum dalam hukum kota dan internasional. Mereka umumnya dipahami sebagai hal yang mutlak sebagai hak-hak dasar “yang seseorang secara inheren berhak karena dia adalah manusia, dan […]

Read More
Masyarakat Perlu Pemahaman tentang Autisme Jabar Ekspres Jabar Ekspres Rabu, 4 April 2018

Masyarakat Perlu Pemahaman tentang Autisme Jabar Ekspres | Jabar Ekspres Rabu, 4 April 2018

Pendidikan

Masyarakat Perlu Pemahaman tentang Autisme Jabar Ekspres | Jabar Ekspres Rabu, 4 April 2018 Bandung – Pemahaman terkait autisme masih menjadi permasalahan yang hingga saat ini perlu disosialisasikan kepada masyarakat. Sebab, masih banyak orang yang memberi perlakuan atau bentuk ketidakpedulian karena menganggap autisme sama dengan keterbalakangan mental. Ketua Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak […]

Read More
Gelar Nobar G 30 S PKI di Balaikota

Gelar Nobar G 30 S PKI di Balaikota

Pendidikan

Gelar Nobar G 30 S PKI di Balaikota Wali Kota Bogor Bima Arya Wali Kota Bogor Bima Arya bersama jajaran pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor menggelar nonton bareng (Nobar) film penghianatan G 30 S PKI di ruang Paseban Sri Bima, Balaikota Bogor, Jumat (29/09/2017). Bima mengatakan Tujuan digelarnya nonton […]

Read More