Strategi Pelaksanaan (Pengembangan) Rule of Law

Strategi Pelaksanaan (Pengembangan) Rule of Law

Strategi Pelaksanaan (Pengembangan) Rule of Law

Strategi Pelaksanaan (Pengembangan) Rule of Law

Agar pelaksanaan rule of law bisa berjalan sesuai dengan yang diharapkan, maka :

  1. Keberhasilan “the enforcement of the rules of law” harus didasarkan pada corak masyarakan hukum yang bersangkutan dan kepribadian masing-masing setiap bangsa.
  2. Rule of law yang merupakan institusi sosial harus didasarkan pada budaya yang tumbuh dan berkembang pada bangsa.
  3. Rule of law sebagai suatu legalisme yang memuat wawasan sosial, gagasan tentang hubungan antar manusia, masyarakan dan negara, harus ditegakkan secara adil juga memihak pada keadilan.

Untuk mewujudkannya perlu hukum progresif (Setjipto Raharjo: 2004), yang memihak hanya pada keadilan itu sendiri, bukan sebagai alat politik atau keperluan lain. Asumsi dasar hukum progresif bahwa ”hukum adalah untuk manusia”, bukan sebaliknya.

Hukum progresif  memuat kandungan moral yang kuat.
Arah dan watak hukum yang dibangun harus dalam hubungan yang sinergis dengan kekayaan yang dimiliki bangsa yang bersangkutan atau “back to law and order”, kembali pada hukum dan ketaatan hukum negara yang bersangkutan itu.

Beberapa kasus dan ilustrasi dalam penegakan rule of law antara lain:

o    Kasus korupsi KPU dan KPUD;
o    Kasus illegal logging;
o    Kasus dan reboisasi hutan yang melibatkan pejabat Mahkamah Agung (MA);
o    Kasus-kasus perdagangan narkoba dan psikotripika ;
o    Kasus perdagangan wanita dan anak.[3]

Adapun negara yang merupakan negara hukum memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

  1. Ada pengakuan dan perlindungan hak asasi.
  2. Ada peradilan yang bebas dan tidak memihak serta tidak terpengaruh oleh kekuasaan   atau kekuatan apapun.
  3. Legalitas terwujud dalam segala bentuk.
    Contoh: Indonesia adalah salah satu Negara terkorup di dunia (Masyarakat Transparansi Internasional: 2005)

  1. PengertianRule of Ethics

Watak demokrasi yang menghasilkan kebebasan justru berpotensi ketidakteraturan, bahkan konflik. “Doktrin rule of law dapat dilengkapi rule of ethicRule of law dan rule of ethic yang saling melengkapi dapat membangun keseimbangan yang imbang mengimbangi dan menjamin keteraturan, bahkan meredam konflik.”

Rule of law mempunyai sistem kontrol atas perilaku manusia yang kaku, rigid, dan sulit mengikuti kompleksitas dinamika perilaku manusia. Namun rule of ethic mempunyai sistem kontrol atas perilaku manusia yang tidak kaku, tidak rigid, dan tidak sulit mengikuti kompleksitas dinamika perilaku manusia.”[4]

Di bidang hukum kita mengenal istilah code of law, di bidang etika kita memperkenalkan istilah code of ethic atau code of conduct. Dalam hukum kita mengenal konsepsi tentang pengadilan hukum (court of law), dalam etika kita memperkenalkan konsepsi tentang pengadilan etik (court of ethic).

Kode etik adalah merupakan suatu bentuk aturan tertulis yang secara sistematik sengaja dibuat berdasarkan prinsip-prinsip moral yang ada dan pada saat yang dibutuhkan akan dapat difungsikan sebagai alat untuk menghakimi segala macam tindakan yang secara logika-rasional umum (common sense) dinilai menyimpang dari kode etik. Dengan demikian kode etik adalah refleksi dari apa yang disebut dengan “self control”, karena segala sesuatunya dibuat dan diterapkan dari dan untuk kepentingan kelompok sosial (profesi) itu sendiri.

Etika adalah ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk dan tentang hak dan kewajiban moral (akhlaq); kumpulan asas atau nilai yang berkenaan dengan akhlaq; nilai mengenai nilai benar dan salah, yang dianut suatu golongan atau masyarakat. (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 1989).Etika adalah suatu ilmu yang membahas tentang bagaimana dan mengapa kita mengikuti suatu ajaran moral tertentu atau bagaimana kita harus mengambil sikap yang bertanggung jawab berhadapan dengan pelbagai ajaran moral. (Suseno, 1987)
Etika sebenarnya lebih banyak bersangkutan dengan prinsip-prinsip dasar pembenaran dalam hubungan tingkah laku manusia. (Kattsoff, 1986). Berdasarkan beberapa pemikiran diatas etika menurut Bartens sebagaiman dikutip oleh abdul kadir,memberikan tiga arti etika yaitu

1)   Etika dipakai dalam arti nilai-nilai dan norma-norma moral yang menjadi pegangan bagi seorang atau suatu kelompok dalam mengatur tingkah lakunya.arti ini dapat juga disebut sistem nilai dalam hidup manusia perseorngan atau hidup bermasyrakat

sumber :
https://www.leybold.co.id/the-lost-ship-apk/

You might be interested in …

Jenis Jenis Ikan Koi Terpopuler

Jenis Jenis Ikan Koi Terpopuler

Perikanan

Jenis Jenis Ikan Koi Terpopuler Ogon Ogon adalah koi yang mempunyai badan berwarna emas (golden). Ogon merupakan koi yang di-temukan oleh Sawati dan anak laki-lakinya pada tahun 1946. Pada awalnya, mereka menemukan koiyang garis punggungnya berwarna kuning, yang kemudian dipakainya sebagai induk. la memilih koi yang terbaik, dan setelah empat atau lima generasi kemudian, didapatnyalah […]

Read More
Definisi Berpikir Sejarah Diakronik dan Sinkronik

Definisi Berpikir Sejarah Diakronik dan Sinkronik

Perikanan

Definisi Berpikir Sejarah Diakronik dan Sinkronik Secara etimologi,diakronik berasal dari bahasa yunani yang berarti melintas atau melewati khronus yang berarti perjalanan waktu. Diakronik yaitu suatu peristiwa yang berhubungan dengan peristiwa-peristiwa sebelumnya dan tidak begitu saja. Sedangkan sinkronik yaitu berasal dari bahasa yunani SYN,yaitu yang artinya sebagai ilmu yang meneliti gejala-gejala yang meluas dalam meluas dalam […]

Read More

Subordinasi di bawah lebih dari satu orang.

Perikanan

Subordinasi di bawah lebih dari satu orang. Subordinasi lebih dari satu orang lebih ojektif daripada subordinasi di bawah satu orang. Objektivitas ini menghasilkan perlakuan yang lebih adil (merata) terhadap subordinat. Oleh sebab itu, subordinasi lebih dari satu orang ternyata lebih disukai. Subordinasi dibawah suatu prinsip ideal Subordinasi dibawah suatu prinsip ideal adalah subordinasi dibawah suatu […]

Read More