SISTEM PEMERINTAHAN INDONESIA TAHUN 1945-1949

SISTEM PEMERINTAHAN INDONESIA TAHUN 1945-1949

SISTEM PEMERINTAHAN INDONESIA TAHUN 1945-1949

SISTEM PEMERINTAHAN INDONESIA TAHUN 1945-1949

Sistem presidensial menjadi

sistem pemerintahan Indonesia sejak pertama kali mendeklarasikan kemerdekaan pada 1945. Hal ini tak lepas dari bentuk negara Indonesia yang berbentuk kesatuan, bentuk pemerintahannya republik dan konstitusinya adalah UUD 1945.

Pada masa ini presiden merupakan kepala negara sekaligus kepala pemerintahan, sehingga kewenangan presiden meliputi pengambilan keputusan, kebijakan, pengaturan negara dan lain-lain ditentukan oleh presiden.

Setelah proklamasi, urusan Indonesia dengan penjajah masih belum selesai. Negara ini tetap berjuang mengusir para penjajah, sementara itu dunia belum mau mengakui kedaulatan bangsa Indonesia pada 1946. Alhasil, Belanda kembali datang ke Indonesia dengan menggandeng tentara NICA.

Proses kemerdekaan untuk bangsa Indonesia sangatlah panjang, hal ini agar dunia internasional mau mengakui kedaulatan bangsa ini. Itulah yang menghadirkan beberapa perundingan-perundingan yang dilakukan oleh bangsa Indonesia dengan pihak asing.

Perundingan tersebut antara lain, Konferensi Meja Bundar, Perjanjian Linggar Jati, Pernjanjian Renville, Perjanjian Roem Royen, dan yang lainnya. Meski demikian, banyak diantara perjanjian itu yang malah merugikan bangsa Indonesia, itulah yang menjadi alasan munculnya maklumat wakil presiden tahun 1945.

Maklumat tersebut berisi pembagian kekuasaan, yakni legislatif yang dijalankan oleh Komisi Nasional Indonesia Pusat (KNPI) dan kekuasaan lainnya tetap berada di tangan presiden. DPR dan MPR belum terbentuk pada saat itu.


Sumber: https://cooldesktopbackgroundsx.com/mcqueen-apk/

You might be interested in …

Pengembangan dan pemeliharaan skema sertifikasi

Pengembangan dan pemeliharaan skema sertifikasi

Pendidikan

Pengembangan dan pemeliharaan skema sertifikasi 4.3.1 LSP harus menetapkan metode dan mekanisme untuk digunakan dalam mengevaluasi kompetensi calon dan harus menetapkan kebijakan dan prosedur yang sesuai untuk pengembangan awal dan pemeliharaan berkelanjutan dari metode dan mekanisme tersebut. CATATAN lampiran A memberikan panduan untuk pengembangan dan pemeliharaan skema sertifikasi. 4.3.2 LSP harus menetapkan suatu proses pengembangan […]

Read More

Humanisme

Pendidikan

Humanisme Manusia secara fitrah memiliki bekal yang sama dalam upaya memahami sesuatu. Implikasi wawasan tersebut dalam kegiatan pendidikan   Guru bukan satu-satunya sumber informasi   b.Siswa disikapi sebagai subjek belajar yang kreatif mampu menemukan pemahaman sendiri.   Dalam proses belajar mengajar, guru lebih banyak bertindak sebagai model, teman pendamping, pemotivasi, penyedia bahan pembelajaran, aktor yang […]

Read More
Penerapan Standar Internasional

Penerapan Standar Internasional

Pendidikan

Penerapan Standar Internasional Standar akuntansi internasional digunakan sebagai hasil dari : 1. Perjanjian internasional atau politis 2. Kepatuhan secara sukarela (atau yang didorong secara professional) 3. Keputusan oleh badan pembuat standar akuntansi internasional   Beberapa Peristiwa penting Dalam Sejarah Penentuan Standar Akuntansi Internasional 1959- Jacob Kraayenhof, mitra pendiri sebuah firma akuntan independen Eropa yang utama, […]

Read More