Revisi Permendikbud Dinilai Ganggu Proses PPDB

Revisi Permendikbud Dinilai Ganggu Proses PPDB

Revisi Permendikbud Dinilai Ganggu Proses PPDB

Revisi Permendikbud Dinilai Ganggu Proses PPDB
Revisi Permendikbud Dinilai Ganggu Proses PPDB

Rencana perubahan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 51/2018 terkait zonasi Pendaftaran Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) diharapkan baru akan diterapkan tahun depan.

Kepala Disdikpora Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Kadarisman Baskara Aji, mengatakan, meski belum tahu isi Permendikbud tersebut, Disdikpora berharap agar implementasinya tidak segera dilakukan, mengingat saat ini proses PPDB sedang berlangsung dan sesuai dengan Permendikbud Nomor 51/2018 yang dimulai sejak Mei atau satu bulan sebelum pendaftaran dimulai.

Menurut Baskara Aji, jika perubahan yang ada dalam Permendikbud 51 tidak menyentuh hal yang substansial tidak masalah. Sebaliknya, jika justru mengubah hal yang substansial, maka Dinas Pendidikan tentu akan kesulitan.

Dikatakan, Disdikpora DIY belum menerima salinan revisi Permendikbud tersebut. P

adahal, proses PPDB sendiri untuk DIY akan dimulai pada Senin (24/6/2019) mendatang.

“Salinan keputusan menteri belum ada. Yang pasti, kalau ada perubahan yang substansial kami kesulitan menerapkannya. Kalau Permendikbud baru diterima dua tiga hari ke depan, tentu akan sulit diterapkan,” ujar Baskara Aji di Yogyakarta, Jumat (21/6/2019).

Saat ini, lanjut Baskara Aji, Disdikpora sedang menjalankan proses PBDB sesuai aturan Pergub yang merujuk pada Permendikbud Nomor 51/2018. Aturan Pergub dijalankan sesuai dengan Juklak dan Juknis. Sehingga untuk mengubah Pergub, Juklak dan Juknis PBDB dalam hitungan tiga hari jelas sangat tidak mungkin.

Dijelaskan, dalam Pergub sudah diatur PPDB jalur prestasi hanya 5 persen

. “Kalau Permendikbud mengubah menjadi 15 persen, maka Pergub juga harus direvisi, setelah itu revisi Juklak dan Juknis. Ini membutuhkan waktu, sehingga tidak mungkin diterapkan segera,” kata Baskara Aji.

Namun, Baskara Aji menegaskan, Disdikpora DIY belum bisa mengambil keputusan apakah akan ada perubahan aturan soal PBDB sesuai Permendikbud yang baru.

“Perlu diketahui dulu, apakah aturannya mengubah hal yang substansial atau tidak. Disdikpora sendiri sudah menjalankan tahapan-tahapan seusai Permendikbud yang lama. Mulai proses pendataan siswa miskin, siswa berprestasi hingga siswa pindahan. Kalau yang dikembangkan (ditambah) hanya jalur prestasi sebesar 15 persen itu apakah sudah mewakili? Kalau jalur prestasi naik 15 persen, tentu akan mengurangi hak siswa miskin ataupun siswa yang ada dalam zonasi,” terangnya.

Baskara Aji mengharapkan, Permendikbud bersifat fleksibel. Misalnya, penambahan jalur prestas

i hanya mengatur kisaran antara 5 persen hingga 15 persen dan tidak mewajibkan 15 persen. Atau, ada pengecualian daerah yang satu menggunakan Permendikbud yang lama dan daerah lain menggunakan Permendikbud yang baru.

“Revisi Permendikbud Nomor 51/2018 sebaiknya diterapkan pada tahun depan. Pelaksanaan PBDB sistem zonasi yang dilakukan berdasarkan aturan saat ini jauh lebih baik, dan agar tidak menggangu proses PBDB yang sedang berjalan,” pungkas Baskara Aji.

 

Sumber :

http://riskyeka.web.ugm.ac.id/sejarah-rajapatih-makasar-kebo-parud/