PRINSIP KETUHANAN

PRINSIP KETUHANAN


  1. Cita Ketuhanan dan Demokrasi

Sejarah ketatanegaraan dimasa lalu telah mengajarkan kepada kita bahwa umat manusia tidak pernah berhenti memikirkan hubungan antara prinsip ketuhanan dengan persoalan kenegaraan. Seperti dalam sejarah bangsa-bangsa Eropa yang beranggapan bahwa tuhan diwujudkan dalam diri raja, sehingga pengertian kedaulatan raja dam kedaulatan tuhan berhimpit satu sama lain, yang kemudian dikenal sebagai konsep teokrasi. Raja berkuasa sangat absolut.

Dalam sistem teokrasi yang absolut demikian, akal dan kebebasan manusia terkungkung secara ketat. Oleh karena itu dengan berkembangnya ilmu pengetahuan yang terus meningkat dari waktu ke waktu muncul reaksi untuk mengatasi dominasi penguasa yang mengatasnamakan tuhan yang absolut tersebut. Reaksi masyarakat absolut itulah yang kemudian melahirkan gerakan sekulerisme.[3]

Salah satu kesimpulan yang dapat dicatat dari pengalaman sejarah ialah bahwa wilayah kehidupan keagamaan dan wilayah kenegaraan memang dapat dan mudah dibedakan satu sama lain, tetapi tidak bgitu mudah dipisahkan satu sama lain secara ketat dan kaku. Dalam sejarah dunia Islam, termasuk juga Islam di indonesia, konsep raja-raja atau raja pendeta juga ada yaitu ketika konsep khalifah ar Rasul yang rasional dan demokratis dimanipulasikan maknanya sehingga tunduk pada warisan sistem feodal tradisi kerajaan yang bersifat turun menurun.

Ketika perkataan khalifah Ar Rasul sebagai konsep politik disalah pahami dan dicampur  adukan pengertiannya dengan perkataan khalifah Allah sebagai khalifah filosofis. Khalifah ar rasul adalah pengganti rasul setelah nabi meninggal dunia. Sedangkan khalifah Allah artinya konsep yang berkenaan dengan kedudukan setiap individu manusia sebagai pengganti atau bayangan tuhan di muka bumi, karena diidentikan dengan khalifah Allah, maka para penguasa yang menyandang predikat sebagai khalifah menganggap dirinya sebagai wakil tuhan untuk memimpin negara. Padahal konsep-konsep kemaha esaan tuhan (tuhan sebagai pemegang kedaulatan/kekuasaan tertinggi), konsep kemufakatan dan konsep musyawarah merupakan prinsip-prinsip pokok yang sangat penting dalam sistem moral dan sosial seperti yang sudah dicontohkan oleh empat khalifah pertama (Al Khulafau Rasyidin) yang diselewengkan menjadi sistem keturunan.[4]

Dalam dinamika kekuasaan dengan konsep-konsep kepemimpinan raja-dewa, raja-pendeta, raja-nabi dan khalifah ar rasul ataupun khalifatullah yang disalah artikan tersebut diatas kurang lebih sama saja pada hakikatnya sama-sama bersifat teokratis seperti yang pernah dialami  oleh bangsa Eropa yang pernah diatasi dengan konsep sekulerisme dalam sejarah Barat, namun terlepas dari perdebatan mengenai soal sekularisme itu, bangsa Indonesia justru menganut paham kedaulatan Tuhan Yang Maha Esa sekaligus dengan paham kedaulatan rakyat dan kedaulatan hukum dalam satu kesatuan sistem konstitusional yang moderen. Bangsa indonesia mewujudkan paham kedaulatan itu dalam konsep kedaulatan rakyat dan kedaulatan hukum.

sumbe r:

You might be interested in …

Tulang Rusukku Hilang.

Tulang Rusukku Hilang.

Pendidikan

Tulang Rusukku Hilang Cerita ini saya posting untuk seorang teman yang sedang duduk termenung disana menyesali diri. Kehidupan cinta yang penuh dengan pertengkaran membuat teman saya ini merasa salah memilih calon pendamping hidupnya yaiu sang pacar yang sudah 4 tahun menemani hari-harinya. cerita ini untuk kita semua yang sering kali membuat sedihati orang yang kita […]

Read More
Perguruan Tinggi Swasta di Jogja Didorong Berkompetisi

Perguruan Tinggi Swasta di Jogja Didorong Berkompetisi

Pendidikan

Perguruan Tinggi Swasta di Jogja Didorong Berkompetisi Perguruan Tinggi Swasta (PTS) yang ada di Jogjakarta didorong untuk terus berkompetisi . Bersinergi dengan positif untuk menghasilkan lulusan yang semakin berkualitas. “Mereka kami dorong berkompetisi. Tapi dengan istilah kompetisinya itu bukan saya maju yang lain mati, tapi kompetisi bersinergi sama-sama maju. Kompetisi positif, bukan kompetisi saya maju […]

Read More

OECD (Organization for Economic Co-Operation and Development)

Pendidikan

OECD (Organization for Economic Co-Operation and Development) Setelah ditemuinya kegagalan dalam kesepakatan pada konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada sekitar tahun 1970-an, OECD, didukung oleh PBB mengambil langkah baru untuk memerangi korupsi di tingkat internasional. Sebuah badan pekerja atau working group on Bribery in International Business Transaction didirikan pada tahun 1989. Pada awalnya kegiatan-kegiatan yang dilakukan OECD hanya […]

Read More