PRINSIP KETUHANAN

PRINSIP KETUHANAN


  1. Cita Ketuhanan dan Demokrasi

Sejarah ketatanegaraan dimasa lalu telah mengajarkan kepada kita bahwa umat manusia tidak pernah berhenti memikirkan hubungan antara prinsip ketuhanan dengan persoalan kenegaraan. Seperti dalam sejarah bangsa-bangsa Eropa yang beranggapan bahwa tuhan diwujudkan dalam diri raja, sehingga pengertian kedaulatan raja dam kedaulatan tuhan berhimpit satu sama lain, yang kemudian dikenal sebagai konsep teokrasi. Raja berkuasa sangat absolut.

Dalam sistem teokrasi yang absolut demikian, akal dan kebebasan manusia terkungkung secara ketat. Oleh karena itu dengan berkembangnya ilmu pengetahuan yang terus meningkat dari waktu ke waktu muncul reaksi untuk mengatasi dominasi penguasa yang mengatasnamakan tuhan yang absolut tersebut. Reaksi masyarakat absolut itulah yang kemudian melahirkan gerakan sekulerisme.[3]

Salah satu kesimpulan yang dapat dicatat dari pengalaman sejarah ialah bahwa wilayah kehidupan keagamaan dan wilayah kenegaraan memang dapat dan mudah dibedakan satu sama lain, tetapi tidak bgitu mudah dipisahkan satu sama lain secara ketat dan kaku. Dalam sejarah dunia Islam, termasuk juga Islam di indonesia, konsep raja-raja atau raja pendeta juga ada yaitu ketika konsep khalifah ar Rasul yang rasional dan demokratis dimanipulasikan maknanya sehingga tunduk pada warisan sistem feodal tradisi kerajaan yang bersifat turun menurun.

Ketika perkataan khalifah Ar Rasul sebagai konsep politik disalah pahami dan dicampur  adukan pengertiannya dengan perkataan khalifah Allah sebagai khalifah filosofis. Khalifah ar rasul adalah pengganti rasul setelah nabi meninggal dunia. Sedangkan khalifah Allah artinya konsep yang berkenaan dengan kedudukan setiap individu manusia sebagai pengganti atau bayangan tuhan di muka bumi, karena diidentikan dengan khalifah Allah, maka para penguasa yang menyandang predikat sebagai khalifah menganggap dirinya sebagai wakil tuhan untuk memimpin negara. Padahal konsep-konsep kemaha esaan tuhan (tuhan sebagai pemegang kedaulatan/kekuasaan tertinggi), konsep kemufakatan dan konsep musyawarah merupakan prinsip-prinsip pokok yang sangat penting dalam sistem moral dan sosial seperti yang sudah dicontohkan oleh empat khalifah pertama (Al Khulafau Rasyidin) yang diselewengkan menjadi sistem keturunan.[4]

Dalam dinamika kekuasaan dengan konsep-konsep kepemimpinan raja-dewa, raja-pendeta, raja-nabi dan khalifah ar rasul ataupun khalifatullah yang disalah artikan tersebut diatas kurang lebih sama saja pada hakikatnya sama-sama bersifat teokratis seperti yang pernah dialami  oleh bangsa Eropa yang pernah diatasi dengan konsep sekulerisme dalam sejarah Barat, namun terlepas dari perdebatan mengenai soal sekularisme itu, bangsa Indonesia justru menganut paham kedaulatan Tuhan Yang Maha Esa sekaligus dengan paham kedaulatan rakyat dan kedaulatan hukum dalam satu kesatuan sistem konstitusional yang moderen. Bangsa indonesia mewujudkan paham kedaulatan itu dalam konsep kedaulatan rakyat dan kedaulatan hukum.

sumbe r:

You might be interested in …

PENGERTIAN KOLOID

Pendidikan

PENGERTIAN KOLOID Koloid adalah suatu campuran zat heterogen (dua fase) antara dua zat atau lebih di mana partikel-partikel zat yang berukuran koloid (fase terdispersi/yang dipecah) tersebar secara merata di dalam zat lain (medium pendispersi/ pemecah). Ukuran partikel koloid berkisar antara 1-100 nm. Ukuran yang dimaksud dapat berupa diameter, panjang, lebar, maupun tebal dari suatu partikel. […]

Read More
Keuntungan utama dari Orfice plate

Keuntungan utama dari Orfice plate

Pendidikan

Keuntungan utama dari Orfice plate Keuntungan utama dari Orfice plate ini adalah dari : Konstruksi sederhana Ukuran pipa dapat dibuat persis sama dengan ukuran pipa sambungan. Harga pembuatan alat cukup murah Output cukup besar Mudah dalam pemasangan Mudah dalam penggantian Kerugian menggunakan Orfice plate adalah : Jika terdapat bagian padat dari aliran fluida, maka padat […]

Read More

Memperluas pekerjaan terkini, yang terdiri atas

Pendidikan

Memperluas pekerjaan terkini, yang terdiri atas  Perluasan pekerjaan (job enlargement), yaitu menambahkan tantangan-tantangan dan tanggung jawab baru bagi pekerjaan terkini karyawan.  Rotasi pekerjaan (job rotation), yaitu memberikan karyawan serangkaian penugasan-penugasan kerja dalam beragam wilayah fungsional dari perusahaan atau memindahkan antara pekerjaan-pekerjaan dalam satu wilayah fungsional atau departemen. • Transfer, promosi, dan pergerakan kebawah […]

Read More