Persyaratan untuk LSP

Persyaratan untuk LSP

Persyaratan untuk LSP

Persyaratan untuk LSP
Persyaratan untuk LSP

4.1 Lembaga sertifikasi

1. Kebijakan, prosedur, dan administrasi lembaga sertifikasi harus terkait dengan kriteria sertifikasi, harus jujur dan wajar terhadap seluruh calon dan harus memenuhi semua persyaratan dan peraturan perundang- undangan yang berlaku. LSP tidak boleh menggunakan prosedur yang menghambat dan menghalangi akses oleh pemohon dan calon, kecuali yang ditetapkan dalam pedoman ini.

2. LSP harus menetapkan kebijakan dan prosedur untuk pemberian, pemeliharaan, perpanjangan,
penundaan atau pencabutan sertifikai serta perluasan/pengurangan ruang lingkup sertifikasi yang diajukan.

3. LSP harus membatasi persyaratan, evaluasi dan keputusan sertifikasinya, sesuai dengan hal-hal spesifik
yang berkaitan dengan ruang lingkup sertifikasi.

4.2 Struktur organisasi

1. Struktur LSP harus dibentuk sedemikian rupa sehingga memberikan kepercayaan kepada pihak terkait
atas kompetensi, ketidakberpihakan dan integritasnya. Secara khusus, lembaga sertifikasi harus :
a) independen dan tidak memihak dalam kaitannya dengan pemohon, calon dan profesi yang disertifikasi, termasuk dengan pemiliki dan pelanggannya dan harus mengambil langkah yang dapat menjamin operasi yang layak,
b) bertanggung jawab atas keputusannya berkaitan dengan pemberian, pemeliharaan, perpanjangan,
penundaan dan pencabutan sertifikasi serta perluasan/pengurangan ruang lingkup yang diajukan.
c) mengidentifikasi manajemen (kelompok atau profesi) yang memiliki tanggung jawab menyeluruh untuk:
– evaluasi, sertifikasi dan survailen sebagaimana ditetapkan dalam pedoman ini, dalam persyaratan
– kompetensi dan dalam dokumen relevan lain yang berlaku. perumusan kebijakan operasi LSP, yang berkaitan dengan sertifikasi profesi.
– keputusan sertifikasi,
– penerapan kebijakan dan prosedurnya
– keuangan lembaga sertifikasi, dan
– pendelegasian kewenangan kepada beberapa komite atau perorangan untuk melakukan kegiatan yang ditetapkan atas namanya.
d)memiliki dokumen legalitas hukum atau bagian dari legalitas hukum

4.2.2 LSP harus memiliki struktur terdokumentasi yang menjaga ketidakberpihakan termasuk ketentuan yang menjamin ketidakberpihakan pengoperasian LSP. Struktur ini harus melibatkan partisipasi semua pihak penting yang terkait dalam pengembangan kebijakan dan prinsip-prinsip tentang substansi dan fungsi sistem sertifikasi, tanpa adanya pihak yang mendominasi.

4.2.3 LSP harus membentuk komite skema atau nama lain, yang harus bertanggung jawab dalam pengembangan dan pemeliharaan skema sertifikasi untuk setiap jenis sertifikasi yang dipertimbangkan. Komite skema harus diwakili oleh pihak penting terkait secara seimbang (tanpa ada pihak yang lebih mendominasi). Jika ada skema sertifikasi yang dikembangkan oleh organisasi selain lembaga sertifikasi, maka pengembangan skema tersebut harus mengikuti prinsip-prinsip yang sama.

4.2.4 LSP harus:
a) memiliki sumber keuangan yang diperlukan untuk operasi sistem sertifikasi dan untuk membiayai pertanggunggugatan (liability) yang mungkin timbul.
b) memiliki kebijakan dan prosedur yang membedakan antara sertifikasi profesi dan kegiatan lainnya,
c) menjamin bahwa kegiatan lembaga yang terkait tidak mengkompromikan kerahasiaan objektivitas dan ketidakberpihakan dari sertifikasinya.

Sumber : https://airborn.co.id/efectum-apk/

You might be interested in …

179 Orang Lulus di Kemah Kebangsaan

179 Orang Lulus di Kemah Kebangsaan

Pendidikan

179 Orang Lulus di Kemah Kebangsaan Kemah Ke­bangsaan dalam rangkaian Festival Merah Putih 2018 resmi ditutup Wa­li Kota Bogor, Bima Arya, pada Ming­gu (19/8). Kegiatan tersebut dilaks­anakan di Mako Brimob, Kelurahan Kedunghalang, Kecamatan Bogor Utara. Kegiatan yang diikuti pelajar dari Kota dan Kabupaten Bogor itu berhasil mencetak 179 orang angkatan pertama. Bima Arya merasa bangga […]

Read More

Pengertian Seni Teater

Pendidikan

Pengertian Seni Teater Dalam sejarahnya, kata “Teater”  berasal dari bahasa Inggris theater  atau  theatre,  bahasa Perancis  théâtre  dan dari bahasa Yunani theatron (θέατρον). Secara etimologis, kata “teater” dapat diartikan sebagai tempat atau gedung pertunjukan. Sedangkan secara istilah kata teater diartikan sebagai segala hal yang dipertunjukkan di atas pentas  untuk konsumsi penikmat. Fungsi Seni Teater Teater sebagai Sarana Upacara […]

Read More
Ajak Seniman Turun ke Bawah

Ajak Seniman Turun ke Bawah

Pendidikan

Ajak Seniman Turun ke Bawah Dalam menghidupkan pelaku seni diperlukan kerangka hukum yang jelas, sehingga hadirnya negara hanya sebagai fasilitator. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Anies Baswedan mengatakan, instrumen seni tidak diperlukan, namun rakyat bisa merasakan kehadirannya di ruang publik. Dengan dasar itu Anies mengajak seniman turun ke lapisan masyarakat paling bawah. Salah satunya membagikan pengalaman […]

Read More