Pencegahan dan Penanggulangan Cybercrime

Pencegahan dan Penanggulangan Cybercrime

Pencegahan dan Penanggulangan Cybercrime

Pencegahan dan Penanggulangan Cybercrime

Tindak pidana cybercrime memakan korban yang tidak sedikit jumlahnya, terutama dari sisi finansial. Sebagian besar korban hanya bisa menyesali apa yang sudah terjadi. Mereka berharap bisa belajar banyak dari pengalaman yang ada, yang perlu dilakukan sekarang adalah melakukan pencegahan terhadap kemungkinan-kemungkinan yang dapat merugikan kita sebagai pelaku IT.

 

Pencegahan Cybercrime

  • Educate User (memberikan pengetahuan baru terhadap Cyber Crime dan dunia nternet).
  • Use hacker’s perspective (menggunakan pemikiran dari sisi hacker untuk melindungi sistem Anda).
  • Patch System (menutup lubang-lubang kelemahan pada sistem).
  • Policy (menentukan kebijakan-kebijakan dan aturan-aturan yang melindungi sistem anda dari orang-orang yang tidak berwenang).
  • IDS (Intrusion Detection System) bundled with IPS (Intrusion Prevention System) • Firewall AntiVirus.

 

Penanggulangan Cybercrime

  • Melakukan modernisasi hukum pidana nasional beserta hukum acaranya, yang diselaraskan dengan konvensi internasional yang terkait dengan kejahatan tersebut.Meningkatkan sistem pengamanan jaringan komputer nasional sesuai standar internasional
  • Meningkatkan pemahaman serta keahlian aparatur penegak hukum mengenai upaya pencegahan, investigasi dan penuntutan perkaraperkara yang berhubungan dengan Cybercrime
  • Meningkatkan kesadaran warga negara mengenai masalah Cybercrime serta pentingnya mencegah kejahatan tersebut terjadi
  • Meningkatkan kerjasama antar negara, baik bilateral, regional maupun multilateral, dalam upaya penanganan Cybercrime, antara lain melalui perjanjian ekstradisi dan mutual assistance treaties.

 

Hukum di Indonesia bagi pelaku Cybercrime

Saat ini, Indonesia belum memiliki Undang – Undang khusus/ cyber law yang mengatur mengenai cybercrime walaupun rancangan undang undang tersebut sudah ada sejak tahun 2000 dan revisi terakhir dari rancangan undang-undang tindak pidana di bidang teknologi informasi sejak tahun 2004 sudah dikirimkan ke Sekretariat Negara RI oleh Departemen Komunikasi dan Informasi serta dikirimkan ke DPR namun dikembalikan kembali ke Departemen Komunikasi dan Informasi untuk diperbaiki. Dalam Upaya Menangani kasuskasus yg terjadi khususnya yang ada kaitannya dengan Cybercrime, para Penyidik (khususnya Polri) melakukan analogi atau perumpamaan dan persamaan terhadap pasal-pasal yang ada dalam KUHP Pasal yang dapat dikenakan dalam KUHP pada Cybercrime antara lain:

A) KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), pasal-pasal yang terkait :

1. Pasal 362 KUHP tentang pencurian ( Kasus carding ) Carding sendiri dalam versi POLRI meliputi:

i. Mendapatkan nomor kartu kredit (CC) dari tamu hotel, khususnya orang asing
ii. Mendapatkan nomor kartu kredit melalui kegiatan chatting di Internet
iii.Melakukan pemesanan barang ke perusahaan di luar negeri dengan menggunakan Jasa
Internet
iv.Mengambil dan memanipulasi data di Internet.
v. Memberikan keterangan palsu, baik pada waktu pemesanan maupun pada saat pengambilan barang di Jasa Pengiriman (kantor pos, UPS, Fedex, DHL, TNT, dan lain-lain.). Carding (pelakunya biasa disebut carder), adalah kegiatan melakukan transaksi e-commerce dengan nomor kartu kredit palsu atau curian. Pelaku tidak harus melakukan pencurian atau pemalsuan kartu kredit secara fisik, melainkan pelaku cukup mengetahui nomor kartu dan tanggal kadaluarsanya saja.

2. Pasal 378 KUHP tentang Penipuan (Penipuan melalui website seolah-olah menjual barang).

3. Pasal 311 KUHP Pencemaran nama Baik (melalui media internet dengan mengirim email kepada Korban maupun teman-teman korban).

4. Pasal 303 KUHP Perjudian (permainan judi online).

5. Pasal 282 KUHP Pornografi (Penyebaran pornografi melalui media internet).

6. Pasal 282 dan 311 KUHP (tentang kasus Penyebaran foto atau film pribadi seseorang yang vulgar di Internet).

7. Pasal 378 dan 362 (tentang kasus Carding karena pelaku melakukan penipuan seolaholah ingin membayar, dengan kartu kredit hasil curian )
.
B) Undang-Undang No.19 Thn 2002 tentang Hak Cipta, Khususnya tentang Program Komputer atau software

C) Undang-Undang No.36 Thn 1999 tentang Telekomukasi, (penyalahgunaan Internet yang mengganggu ketertiban umum atau pribadi).

D) Undang-undang No.25 Thn 2003 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.15 Thn
2002 tentang Pencucian Uang.

E) Undang-Undang No.15 thn 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

 

 

 

Baca Juga Artikel Lainnya :

 

You might be interested in …

Ekonomi Perencanaan Adalah

Ekonomi Perencanaan Adalah

Pendidikan

Ekonomi Perencanaan Adalah Arti Perencanaan Pembangunan 1. Pengertian perencanaan pembangunan adalah suatu upaya untuk mengubah keadaan ekonomi esok suatu bangsa dari negara berkembang menjadi jauh lebih baik dari keadaan sebelumnya yakni dengan upaya meningkatkan pendapatan nasional dan pendapatan per kapita, melenyapkan ketimpangan pendapatan serta ketimpangan kesejahteraan, dan meningkatkan lapangan kerja. 2. Tujuan perencanaan wilayah adalah […]

Read More
Biro Administrasi Efek

Biro Administrasi Efek

Pendidikan

Biro Administrasi Efek Biro Administrasi Efek adalah Pihak yang berdasarkan kontrak dengan Emiten melaksanakan pencatatan pemilikan Efek dan pembagian hak yang berkaitan dengan Efek.Yang dapat menyelenggarakan kegiatan usaha sebagai Biro Administrasi Efek adalah Perseroan yang telah memperoleh izin usaha dari Bapepam. Pendaftaran pemilikan Efek dalam buku daftar pemegang Efek Emiten dan pembagian hak yang berkaitan […]

Read More

Manfaat alga bagi kehidupan manusia

Pendidikan

Manfaat alga bagi kehidupan manusia a.       Bibang perikanan (sebagai makanan ikan yaitu fitoplankton dan zooplankton). b.      Bidang pertanian (Rumput laut untuk pupuk dipesisir). c.       Ekosistem perairan (sebagai produsen primer). d.      Bidang industri (tanah diatom untuk amplas, isolasi, bahan dasar kaca). e.       Bahan dasar makanan: Gelidium (agar-agar), Chondrus (minuman coklat), alginat (bahan campuran es krim), Porphyra (makanan). f.       Bahan obat-obatan (Chlorella). 3.      Protista mirip jamur (jamur lendir/dan jamur air) […]

Read More