pemerograman swasebada pangan

pemerograman swasebada pangan

pemerograman swasebada pangan

pemerograman swasebada pangan
pemerograman swasebada pangan
Hambatan dalam pemerograman swasebada pangan
Swasembada pangan terkendala pada keterbatsan lahan, swasembada pangan berkelanjutan pemerintah telah menetapkan peningkatan produksi. Untuk jagung 10 persen per tahun, kedelai 20 persen, daging sapi 7,93 persen, gula 17,56 persen dan beras 3,2 persen per tahun.
Dalam Sidang Regional Dewan Ketahanan Pangan Tahun 2010, dia mengatakan, mencapai target ini diperlukan peningkatan areal pertanaman. Dia mencontohkan, pada swasembada gula dibutuhkan lahan tambahan 350.000 hektare (ha), kedelai 500.000 ha. “Tapi ada kendala. Hingga saat ini, pun belum ada kepastian soal lahan,” katanya dalam kegiatan yang diikuti para Sekretaris Dewan Ketahanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota se Indonesia.
Kondisi ini, menjadikan satu lahan pertanian terpaksa untuk menanam berbagai komoditas tanaman pangan secara bergantian. Akibatnya, Indonesia selalu menghadapi persoalan dilematis dalam upaya peningkatan produktivitas tanaman.
Jika menggenjot produksi kedelai, produksi jagung akan turun. Sebab, lahan diambil kedelai. Juga sebaliknya, karena kedua komoditas ini ditanam saling menggantikan.
Sebenarnya Badan Pertanahan Nasional (BPN) telah menjanjikan lahan 2 juta ha dari total lahan terlantar 7,3 juta ha untuk pertanaman pangan. Namun hingga saat ini belum ada kejelasan soal lahan itu.
Selain keterbatasan lahan, kendala lain yang dihadapi mencapai swasembada pangan masih tinggi alih fungsi atau konversi lahan pertanian ke non pertanian.
Saat ini, konversi lahan pertanian mencapai 100.000 ha per tahun, sedang kemampuan pemerintah menciptakan lahan baru maksimal 30.000 ha. Hingga setiap tahun justru terjadi pengurangan luas lahan pertanian.
Sementara perubahan yang mengakibatkan cuaca tidak menentu dan keterbatasan anggaran juga berdampak terhadap upaya swasembada produk strategis itu.
Menyinggung upaya pemerintah mengatasi persoalan keterbatasan anggaran, pemerintah mengembangkan program food estate atau kawasan pertanian skala luas dengan merangkul swasta, BUMN dan BUMD. “Food estate itu sebagai akselerasi, karena anggaran APBN terbatas. Orientasi ekspor, tetapi kalau kebutuhan dalam negeri berkurang, diutamakan mengisi kebutuhan dalam negeri

You might be interested in …

 Struktur Birokrasi

Pendidikan

 Struktur Birokrasi Kerajaan Sriwijaya menerapkan struktur birokrasi yang bersifat langsung, karena raja berperan penting dalam pengawasan terhadap tempat-tempat yang dianggap strategis. Raja dapat memberikan penghargaan terhadap penguasa daerah yang setia dan sebaliknya dapat menjatuhi hukumanterhadap penguasa daerah yang tidak setia kepada kerajaan. Dalam beberapa prasasti disebutkan tentang pelaksanaan suatu keputusan raja, lengkap dengan perincian hadiah […]

Read More
Kuota Sertifikat Prona Kota Cimahi 250 Bidang Tanah

Kuota Sertifikat Prona Kota Cimahi 250 Bidang Tanah

Pendidikan

Kuota Sertifikat Prona Kota Cimahi 250 Bidang Tanah CIMAHI-Kepala Seksi Pengendalian dan Pemberdayaan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Cimahi, Tusin, mengungkapkan, pada tahun 2014 Kota Cimahi mendapatkan kuota Program Sertifikat Massal Proyek Nasional (Prona) untuk sebanyak 250 bidang tanah, terbagi di tiga kecamatan. “Program Sertifikat Massal Prona Tahun 2014 sudah mulai kami sosialisasikan kepada masyarakat. […]

Read More

Pemeriksaan kulit dan kuku

Pendidikan

Pemeriksaan kulit dan kuku Tujuan       1)     Mengetahui kondisi kulit dan kuku       2)     Mengetahui perubahan oksigenasi, sirkulasi, kerusakan jaringan setempat, dan hidrasi. Persiapan       1)     Posisi klien: duduk/ berbaring       2)     Pencahayaan yang cukup/lampu       3)      Sarung tangan (untuk lesi basah dan berair) Prosedur Pelaksanaan Pemeriksaan kulit\ Inspeksi : kebersihan, warna, pigmentasi,lesi/perlukaan, pucat, sianosis, […]

Read More