Pemerintah Luncurkan Pendidikan Vokasi Industri di Jakarta dan Banten

Pemerintah Luncurkan Pendidikan Vokasi Industri di Jakarta dan Banten

Pemerintah Luncurkan Pendidikan Vokasi Industri di Jakarta dan Banten

Pemerintah Luncurkan Pendidikan Vokasi Industri di Jakarta dan Banten
Pemerintah Luncurkan Pendidikan Vokasi Industri di Jakarta dan Banten

Kemendikbud — Pemerintah meluncurkan Program Pendidikan Vokasi Industri

untuk Wilayah DKI Jakarta dan Banten. Peluncuran dihadiri Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebduayaan (Menko PMK) Puan Maharani, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy, Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto, dan Wakil Gubernur Banten Andika Hazrumy, di Kota Cilegon, Banten, Senin (5/3/2018).

Peluncuran program pendidikan vokasi industri merupakan tindak lanjut Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Revitalisasi SMK yang bertujuan menghasilkan lulusan yang kompeten dan siap kerja sesuai dengan kebutuhan industri. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kompetensi sumber daya manusia (SDM) Indonesia sesuai dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri (DUDI).

Peluncuran Pendidikan Vokasi Industri untuk Wilayah DKI Jakarta dan Banten

merupakan peluncuran yang kelima. Sebelumnya, program serupa telah diluncurkan di Jawa Timur untuk tahap I, Jawa Tengah untuk tahap II, Jawa Barat untuk tahap III, dan tahap IV untuk Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, dan Kepulauan Riau.

Dalam Program Pendidikan Vokasi Industri, satu SMK dibina oleh beberapa industri, sesuai dengan program keahlian di SMK terkait dengan sektor industrinya. Untuk wilayah DKI Jakarta dan Banten, terdapat 143 perusahaan industri dan 292 SMK yang akan menjalani link and match. Pada peluncuran tahap V ini, sebanyak 612 perjanjian kerja sama antara industri dan SMK siap ditandatangani.

Wakil Gubernur Banten Andika Hazrumy mengatakan, Provinsi Banten

yakin bahwa Program Pendidikan Vokasi Industri, dengan kerja sama link and match antara SMK dengan industri, dapat meningkatkan kesiapan lulusan SMK untuk memiliki keterampilan dan kompetensi bidang tertentu sesuai yang dibutuhkan oleh industri. Pemerintah Provinsi Banten juga telah menjadikan program pendidikan vokasi sebagai salah satu program prioritas. “Saat ini, terdapat 622 unit SMK di Provinsi Banten, baik swasta maupun negeri. Program pendidikan vokasi industri diharapkan dapat menjawab kebutuhan tenaga kerja yang terampil dan kompeten sesuai dengan kebutuhan industri,” ujar Andika. (Desliana Maulipaksi)

 

Baca Juga :

 

 

You might be interested in …

Materi Hukum Waris Adat

Materi Hukum Waris Adat

Pendidikan

Materi Hukum Waris Adat     HUKUM WARIS Hukum waris adat meliputi aturan-aturan dan keputusan-keputusan hukum yang bertalian dengan proses penerusan/pengoperan dan peralihan/perpindahan harta kekayaan materiil dan non materiil dari generasi ke generasi. Pengaruh aturan-aturan hukum lainnya atas lapangan hukum hukum waris dapat dilukiskan sebagai berikut: hak purba/pertuanan/ulayat masyarakat hukum adat yang bersangkutan membatasi pewarisan […]

Read More
Soal Tata Ruang, Perlu Rumusan Bersama

Soal Tata Ruang, Perlu Rumusan Bersama

Pendidikan

Soal Tata Ruang, Perlu Rumusan Bersama BANDUNG-Proses pembanguan atau dinamika dibidang politik, sosial, dan ekonomi senantiasa terus mempengaruhi perkembangan kegiatan penataan ruang, sehingga hal tersebut menimbulkan berbagai persoalan baik di tingkat perencanaan, pemanfaatan, atau pengendalian pemanfaatannya. Menurut Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar, untuk menangani persoalan tata ruang tersebut perlu rumusan bersama berbagai pihak, baik […]

Read More
SEBAB-SEBAB MUNCULNYA REFORMASI

SEBAB-SEBAB MUNCULNYA REFORMASI

Pendidikan

SEBAB-SEBAB MUNCULNYA REFORMASI Sebab-sebab Lahirnya Reformasi adalah sebagai berikut : Kesulitan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pokok merupakan faktor atau penyebab utama lahirnya gerakan reformasi. Namun, persoalan itu tidak muncul secara tiba-tiba. Banyak faktor yang mem-pengaruhinya, terutama ketidakadilan dalam kehidupan politik, ekonomi, dan hukum. Pemerintahan orde baru yang dipimpin Presiden Suharto selama 32 tahun, ternyata tidak […]

Read More