Pelanggaran terhadap HAM di Indonesia

Pelanggaran terhadap HAM di Indonesia

Pelanggaran terhadap HAM di Indonesia

Pelanggaran terhadap HAM di Indonesia
Pelanggaran terhadap HAM di Indonesia

Pelanggaran terhadap HAM di Indonesia mempunyai faktor penyebab yang sangat kompleks. Faktor-faktor tersebut antara lain:

1. Masih belum adanya kesepahaman pada tataran konsep hak asasi manusia antara paham yang memandang HAM bersifat universal dan paham yang bersifat partikularisme.
2. Adanya pandangan bahwa HAM bersifat individualistik yang akan mengancam kepentingan umum
3. Kurang berfungsinya lembaga-lembaga penegak hukum
4. Pemahaman yang belum merata tentang HAM, baik di kalangan sipil maupun militer (Sunarso dkk 2006: 78).

Dari ke empat faktor tersebut ditambah adanya budaya impunitas yang melekat erat dan kuat dalam penegakan hukum serta tipisnya rasa tanggung jawab yang berakibat pada begitu mudahnya menyalahkangunakan kekuasaan, meremehkan tugas, dan tidak mau memperhatikan orang lain semakin menyempurnakan kompleksitas faktor pelanggaran HAM di Negara ini
Penegakan HAM di Indonesia kedepannya diprediksi masih akan menemui berbagai hambatan dan tantangan. Terlebih hambatan dan tantangan dari dalam itu sendiri karena mengingat bahwa pelanggaran HAM didominasi oleh pemerintah. Hukum yang dibuat oleh penguasa terkadang tidak mencerminkan semangat keadilan masyarakat, karena proses pembuatannya tidak melibatkan masyarakat. Baca juga: PPKI

Indonesia adalah termasuk negara yang yang telah banyak melakukan pelanggaran HAM berat terhadap rakyatnya seperti kasus pembantaian anggota dan simpatisan PKI, kasus Timor-Timur, Aceh, Papua, Tanjung priok, penculikan dan pembunuhan aktivis dan lumpur lapindo yang sampai saat ini upaya penegakan melalui lembaga resmi pemerintahan dinilai belum mampu bekerja sesuai dengan yang diharapkan.

Ketidakmampuan negara dalam menegakkan HAM, mendorong berbagai elemen masyarakat untuk berpartisipasi memecahkan kebekuan dan kebuntuan pelaksanaan tugas lembaga resmi pemerintahan tersebut.

kelompok masyarakat yang mempunyai keahlian tertentu membuat sebuah organisasi yang dikelola secara swadaya, yang ditujukan untuk menyuarakan hati nurani masyarakat dan mampu menjadi sumber daya politik yang potensial bagi terwujudnya civil society yang kemudian lebih dikenal dengan lembaga swadaya masyarakat (LSM).
KontraS (Komisi Untuk Orang Hilang dan korban Tindak Kekerasan) adalah salah satu diantara ratusan atau bahkan ribuan LSM/NGO di Indonesia. Lembaga swadaya ini mempunyai fokus/ruang gerak pemajuaan kesadaran rakyat akan pentingnya penghargaan terhadap hak asasi manusia. Besar harapan kepada lembaga masyarakat ini untuk menjadi kapal pemecah “es” kebekuan penegakan HAM di Indonesia.