OECD (Organization for Economic Co-Operation and Development)

OECD (Organization for Economic Co-Operation and Development)

Setelah ditemuinya kegagalan dalam kesepakatan pada konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada sekitar tahun 1970-an, OECD, didukung oleh PBB mengambil langkah baru untuk memerangi korupsi di tingkat internasional. Sebuah badan pekerja atau working group on Bribery in International Business Transaction didirikan pada tahun 1989.

Pada awalnya kegiatan-kegiatan yang dilakukan OECD hanya melakukan perbandingan atau me-review konsep, hukum dan aturan di berbagai negara dalam berbagai bidang tidak hanya hukum pidana, tetapi juga masalah perdata, keuangan dan perdagangan serta hukum administrasi.

Pada tahun 1997, Convention on Bribery of Foreign Public Official in International Business Transaction disetujui. Tujuan dikeluarkannya instrumen ini adalah untuk mencegah dan memberantas tindak pidana suap dalam transaksi bisnis internasional. Konvensi ini menghimbau negara-negara untuk mengembangkan aturan hukum, termasuk hukuman (pidana) bagi para pelaku serta kerjasama internasional untuk mencegah tindak pidana suap dalam bidang ini.

Salah satu kelemahan dari konvensi ini adalah hanya mengaturapa yang disebut dengan ’active bribery’, ia tidak mengatur pihak yang pasif atau ’pihak penerima’ dalam tindak pidana suap. Padahal dalam banyak kesempatan, justru mereka inilah yang aktif berperan dan memaksa para penyuap untuk memberikan sesuatu.

  1. Masyarakat Uni Eropa

Di negara-negara Uni Eropa, gerakan pemberantasan korupsi secara internasional dimulai pada sekitar tahun 1996. Tahun 1997, the Council of Europe Program against Corruption menerima kesepakatan politik untuk memberantas korupsi dengan menjadikan isu ini sebagai agenda prioritas.

Pemberantasan ini dilakukan dengan pendekatan serta pengertian bahwa: karena korupsi mempunyai banyak wajah dan merupakan masalah yang kompleks dan rumit, maka pemberantasan korupsi harus dilakukan dengan pendekatan multi-disiplin; monitoring yang efektif, dilakukan dengan kesungguhan dan komprehensif serta diperlukan adanya fleksibilitas dalam penerapan hukum (de Vel and Csonka : 2002).

Pada tahun 1997, komisi menteri-menteri negara-negara Eropa mengadopsi 20 Guiding Principles untuk memberantas korupsi, dengan mengidentifikasi area-area yang rawan korupsi dan meningkatkan cara-cara efektif dan strategi pemberantasannya.

Pada tahun 1998 dibentuk GRECO atau the Group of States against Corruption yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas negara anggota memberantas korupsi. Selanjutnya negara-negara Uni Eropa mengadopsi the Criminal Law Convention on Corruption, the Civil Law Convention on Corruption dan Model Code of Conduct for Public Officials.

sumber :
https://icbbumiputera.co.id/seva-mobil-bekas/

You might be interested in …

Teori Tentang Sumber Kejiwaan Agama

Pendidikan

Teori Tentang Sumber Kejiwaan Agama Hampir seluruh ahli ilmu jiwa sependapat, bahwa sesungguhnya apa yang menjadi keinginan dan kebutuhan manusia itu bukan hanya terbatas pada kebutuhan makan, minum, pakaian ataupun kenikmatan-kenikmatan lainnya. Berdasarkan hasil riset dan observasi mereka mengambil kesimpulan bahwa pada diri manusia terdapat semacam keinginan dan kebutuhan yang bersifat universal. Kebutuhan ini melebihi […]

Read More
Ikadin-Unri Gelar Pendidikan Kemahiran Advokat, Ayo Mendaftar!

Ikadin-Unri Gelar Pendidikan Kemahiran Advokat, Ayo Mendaftar!

Pendidikan

Ikadin-Unri Gelar Pendidikan Kemahiran Advokat, Ayo Mendaftar! Dewan Pimpinan Pusat Ikaran Advokat Indonesia (Ikadin) bekerjasama dengan Fakultas Hukum Universitas Riau (Unri) menerima pendaftaran pendidikan kemahiran Advokat angkatan ke III tahun 2018. Dalam rilis pers yang diterima Gagasan, Ikadin sebagai organisasi profesi advokat tertua di Indonesia dalam usaha membentuk advokat yang berkualitas dan memegang teguh nilai-nilai […]

Read More

 Jenis-Jenis Organisasi Kurikulum

Pendidikan

 Jenis-Jenis Organisasi Kurikulum Kurikulum memilki bermacam-macam bentuk dan organisasinya, bentuk yang paling dikenal dan sangat meluas adalah: Saparated Subject Curriculum Saparated Subject Curriculum adalah kurikulum yang terdiri atas mata pelajaran yang terpisah-pisah, terlepas dan tidak mempunyai kaitan sama sekali sehingga banyak jenis mata pelajaran menjadi sempit ruang lingkupnya. Bahan pembelajarannya disusun secara logis, sistematis dan sederhana […]

Read More