Nadiem: Proses Re-akreditasi Bersifat Sukarela Bagi Perguruan Tinggi

Nadiem Proses Re-akreditasi Bersifat Sukarela Bagi Perguruan Tinggi

Nadiem: Proses Re-akreditasi Bersifat Sukarela Bagi Perguruan Tinggi

Nadiem Proses Re-akreditasi Bersifat Sukarela Bagi Perguruan Tinggi
Nadiem Proses Re-akreditasi Bersifat Sukarela Bagi Perguruan Tinggi

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Anwar Makarim , menegaskan pendidikan tinggi di Indonesia perlu bergerak lebih cepat agar kita dapat bersaing di tingkat dunia. Karenanya
pendidikan tinggi harus berinovasi dengan cepat dari semua unit pendidikan yang ada.

Namun, inovasi itu sendiri hanya bisa dilakukan jika ruang gerak tidak dibatasi.

Maka dari itu, guna membangun sumber daya manusia unggul dalam tingkat Pendidikan Tinggi di bangku kuliah, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Anwar Makarim merevolusi beberapa kebijakan agar pendidikan tinggi semakin efektif.
Kebijakan ini kemudian diberi nama ‘Kampus Merdeka’, yang berisi empat penyesuaian kebijakan di lingkup pendidikan tinggi. Hal tersebut disampaikan Nadiem di Kantor Kemendikbud pada Jumat (24/1).
Salah satu kebijakannya adalah dengan melakukan perubahan pada sistem akreditasi di perguruan tinggi. Akreditasi itu sendiri adalah suatu proses penilaian yang dilakukan pemerintah untuk menilai dua hal yaitu perguruan tinggi dan prodi di perguruan tinggi itu sendiri.

Nadiem menjelaskan, kebijakan ini akan dilakukan dengan re-akreditasi

yang bersifat otomatis untuk seluruh peringkat, dan bersifat sukarela bagi perguruan tinggi dan Prodi (Program Studi) yang sudah siap naik peringkat akreditasi.
DSC_1542.JPG
com-Mendikbud Nadiem Makarim. Foto: Dok. kumparan/Angela Wahyudi
Saat ini, semua perguruan tinggi dan prodi diwajibkan untuk melakukan proses akreditasi setiap 5 tahun sekali. Sedangkan, proses akreditasi itu sendiri dapat berjalan sampai dengan 170 hari (Perguruan Tinggi) dan 150 hari (prodi). Hal ini membuat para dosen menerima tambahan beban administrasi terkait proses akreditasi.
Kebijakan baru yang diusung oleh Nadiem dalam Kampus Merdeka terkait akreditasi kampus adalah akreditasi yang sudah ditetapkan oleh BAN-PT (Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi) tetap berlaku selama 5 tahun dan akan diperbaharui secara otomatis. Perguruan tinggi yang terakreditasi B atau C dapat mengajukan kenaikan akreditasi kapanpun secara sukarela.

“Pengajuan re-akreditasi PT dan prodi dibatasi paling cepat 2 tahun setelah

mendapatkan akreditasi yang terakhir kali. Untuk perguruan tinggi yang berakreditasi B dan C bisa mengajukan peningkatan akreditasi kapanpun,” tutur Mendikbud.
Nadiem menambahkan bahwa nantinya pemberian akreditasi A pun akan diberikan kepada perguruan tinggi yang berhasil mendapatkan akreditasi internasional. Daftar akreditasi internasional yang diakui akan ditetapkan dengan Keputusan Menteri.
Tidak sampai di situ saja, setelah memberikan akreditasi pada perguruan tinggi maupun prodi, pihak BAN-PT akan terus melakukan peninjauan kembali akreditasi jika ada indikasi penurunan mutu. Misalnya, jika adanya pengaduan dari masyarakat yang disertai bukti konkret terhadap jumlah pendaftar dan lulusan dari PT atau prodi tersebut menurun secara drastis lima tahun berturut-turut.

 

Sumber :

https://www.kakakpintar.id/

You might be interested in …

Marfologi Jenis Ikan Cakalang

Pendidikan

Marfologi Jenis Ikan Cakalang Morfologi pada ikan cakalang (K. pelamis). Cakalang termasuk jenis ikan tuna dalam famili Scombridae, species Katsuwonus pelamis. Collete (1983) menjelaskan ciri-ciri morfologi cakalang yaitu tubuh berbentuk fusiform, memanjang dan agak bulat, tapis insang (gill rakers) berjumlah 53- 63 pada helai pertama. Mempunyai dua sirip punggung yang terpisah. Pada sirip punggung yang pertama terdapat 14-16 jari-jari keras, jari-jari […]

Read More

OECD (Organization for Economic Co-Operation and Development)

Pendidikan

OECD (Organization for Economic Co-Operation and Development) Setelah ditemuinya kegagalan dalam kesepakatan pada konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada sekitar tahun 1970-an, OECD, didukung oleh PBB mengambil langkah baru untuk memerangi korupsi di tingkat internasional. Sebuah badan pekerja atau working group on Bribery in International Business Transaction didirikan pada tahun 1989. Pada awalnya kegiatan-kegiatan yang dilakukan OECD hanya […]

Read More

 Sila Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia 

Pendidikan

 Sila Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia  Dalam pidato 1 Juni 1945 ditegaskan bahwa prinsip kesejahteraan adalah prinsip tidak adanya kemiskinan di alam Indonesia Merdeka. Keadilan sosial adalah sifat masyarakat adil dan makmur, kebahagiaan buat semua orang, tidak ada  penghisapan, tidak ada penindasan, dan penghinaan, semuanya bahagia, cukup sandang dan pangan. Sila ini secara bulat […]

Read More