Mahalnya Biaya Pendidikan

 Mahalnya Biaya Pendidikan


Pendidikan bermutu itu mahal, itulah kalimat yang sering terlontar di kalangan masyarakat. Mereka menganggap begitu mahalnya biaya untuk mengenyam pendidikan yang bermutu. Mahalnya biaya pendidikan dari Taman Kanak-Kanak (TK) sampai Perguruan Tinggi membuat masyarakat miskin memiliki pilihan lain kecuali tidak bersekolah. Makin mahalnya biaya pendidikan sekarang ini tidak lepas dari kebijakan pemerintah yang menerapkan MBS (Manajemen Berbasis Sekolah), dimana di Indonesia dimaknai sebagai upaya untuk melakukan mobilisasi dana. Karena itu, komite sekolah yang merupakan organ MBS selalu disyaratkan adanya unsur pengusaha. Asumsinya, pengusaha memiliki akses atas modal yang lebih luas. Hasilnya, setelah komite sekolah terbentuk, segala pungutan disodorkan kepada wali murid sesuai keputusan komite sekolah. Namun dalam penggunaan dana, tidak transparan. Karena komite sekolah adalah orang-orang dekat kepada sekolah.
Kondisi ini akan lebih buruk dengan adanya RUU tentang Badan Hukum Pendidikan (RUU BHP). Berubahnya status pendidikan dari milik publik ke bentuk Badan Hukum jelas memiliki konsekuensi ekonomis dan politis amat besar. Dengan perubahan status itu pemerintah secara mudah dapat melempar tanggung jawabnya atas pendidikan warganya kepada pemilik badan hukum yang sosoknya tidak jelas.
Privatisasi atau semakin melemahnya peran negara dalam sektor pelayanan publik tak lepas dari tekanan utang dan kebijakan untuk memastikan pembayaran utang. Utang luar negeri Indonesia sebesar 35-40 persen dari APBN setiap tahunnya merupakan faktor pendorong privatisasi pendidikan. Akibatnya, sector yang menyerap pendanaan besar seperti pendidikan menjadi korban. Dana pendidikan terpotong hingga tinggal 8 persen (Kompas, 10/5/2005).
Koordinator LSM Education network foa Justice (ENJ), Yanti Mukhtar (Republika, 10/5/2005) menilai bahwa dengan privatisasi pendidikan berarti Pemerintah telah melegitimasi komersalialisasi pendidikan dengan menyerahkan tanggung jawab penyelenggaraan pendidikan ke pasar. Dengan begitu, nantinya sekolah memiliki otonomi untuk menentukan sendiri biaya penyelenggaraan pendidikan. Sekolah tentu saja akan mematok biaya setinggi-tingginya untuk meningkatkan dan mempertahankan mutu. Akibatnya, akses rakyat yang kurang mampu untuk menikmati pendidikan berkualitas akan terbatasi dan masyarakat semakin terkotak-kotak berdasarkan status sosial, antara kaya dan miskin.
Pendidikan berkualitas memang tidak mungkin murah, tetapi persoalannya siapa yang seharusnya membayarnya?. Kewajiban Pemerintahlah untuk menjamin setiap warganya memperoleh pendidikan dan menjamin akses masyarakat bawah untuk mendapatkan pendidikan bermutu. Akan tetapi, kenyataan Pemerintah justru ingin berkilah dari tanggung jawab. Padahal keterbatasan dana tidak dapat dijadikan alasan bagi Pemerintah untuk ‘cuci tangan’.
Fandi achmad (Jawa Pos, 2/6/2007) menjelaskan sebagai berikut.
Mencermati konteks pendidikan dalam praktik seperti itu, tujuan pendidikan menjadi bergeser. Awalnya, pendidikan adalah mencerdaskan kehidupan bangsa dan tidak membeda-bedakan kelas sosial. Pendidikan adalah untuk semua. Namun, pendidikan kemudian menjadi perdagangan bebas (free trade).
Tesis akhirnya, bila sekolah selalu mengadakan drama tahun ajaran masuk sekolah dengan bentuk pendidikan diskriminatif sedemikian itu, pendidikan justru tidak bisa mencerdaskan bangsa. Ia diperalat untuk mengeruk habis uang rakyat demi kepentingan pribadi maupun golongan.

sumber :

You might be interested in …

JENIS, FUNGSI DAN TUJUAN SISTEM TEMU KEMBALI INFORMASI

JENIS, FUNGSI DAN TUJUAN SISTEM TEMU KEMBALI INFORMASI

Pendidikan

JENIS, FUNGSI DAN TUJUAN SISTEM TEMU KEMBALI INFORMASI   Perkembangan Temu Kembali Informasi dari sisi user task ada 2 jenis yaitu:     Model Klasik Model Boolean : merupakan model sistem temu kembali informasi sederhana yang berdasarkan atas teori himpunan dan aljabar boolean Model Vector Space : merupakan model sistem temu kembali informasi yang merepresentasikan dokumen […]

Read More
Usut joki, Panlok SBMPTN DIY bentuk tim investigasi

Usut joki, Panlok SBMPTN DIY bentuk tim investigasi

Pendidikan

Usut joki, Panlok SBMPTN DIY bentuk tim investigasi Panitia Lokal Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN) DIY membentuk tim khusus untuk melakukan investigasi menyusul ditemukan dua pelaku praktik perjokian di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Dalam investigasinya, tim itu akan dibantu aparat kepolisian. Ketua Panlok SBMPTN DIY Prof Dr Rochmat Wahab mengatakan, dalam upaya investigasi […]

Read More

Kependudukan

Pendidikan

Kependudukan Sampai kini belum ada orang yang tahu dengan tepat sejak kapan manusia pertama mendiami bumi ini, orang hanya mampu menaksir sejak kapan manusia mampu membuat alat-alat batu, yang dikenal sebagai zaman batu. Pada zaman itu sekitar 8.000-7.000 tahun sebelum Isa Al-Masih, diperkirakan jumlah penduduk bumi antara 5-10 juta orang (IKIP, 1988 : 46). Dalam […]

Read More