Kebijakan dan strategi

Kebijakan dan strategi

Kebijakan dan strategi

Kebijakan dan strategi
Kebijakan dan strategi

Kebijakan (1) :

Melembagakan sistem penyelenggaraan perumahan dan permukiman dengan pelibatan masyarakat sebagai pelaku utama.

Penyelenggaraan perumahan dan permukiman yang berbasis pada pelibatan
masyarakat sebagai pelaku utama harus dapat dilembagakan secara berlanjut
sampai pada tingkat komunitas lokal, dan didukung secara efektif oleh sistem
wilayah/regional dan sistem pusat/nasional. Untuk mengaktualisasikan
pelaksanaan misi pemberdayaan, diperlukan keberadaan lembaga
penyelenggara perumahan dan permukiman yang dapat melaksanakan prinsip-prinsip
tata pemerintahan yang baik. Upaya pelembagaan sistem
penyelenggaraan perumahan dan permukiman tersebut perlu dilakukan
terhadap seluruh unsur pelaku pembangunan baik pemerintah, dunia usaha
maupun masyarakat yang berkepentingan di bidang perumahan dan
permukiman, baik yang berada di tingkat nasional, regional maupun lokal.

Strategi (1) :

Pengembangan peraturan perundang-undangan dan pemantapan
kelembagaan dibidang perumahan dan permukiman serta fasilitasi pelaksanaan penataan ruang kawasan permukiman yang transparan dan partisipatif,

melalui strategi operasional sebagai berikut :

1. Penyusunan, pengembangan dan sosialisasi berbagai produk peraturan
perundang-undangan dalam penyelenggaraan perumahan dan
permukiman
, yang meliputi :

 

    • Undang-undang dan peraturan pemerintah, serta

 

    • Pedoman, standar dan petunjuk teknis di bidang perumahan dan
      permukiman, serta bangunan gedung dan lingkungan.

 

Berbagai produk pengaturan dalam penyelenggaraan perumahan dan
permukiman harus mampu mendukung upaya peningkatan peran
masyarakat dan dunia usaha, serta pemerintah daerah sesuai dengan
tuntutan otonomi daerah. Produk pengaturan diharapkan dapat memandu
pengendalian pemanfaatan ruang perumahan dan permukiman yang sesuai
dengan rencana dan rancangan kawasan perumahan dan permukiman, serta
program-program pemanfaatan ruangnya. Pedoman teknis perencanaan
dan perancangan kawasan perumahan dan permukiman harus mampu
menampung panduan proses yang partisipatif dan transparan, serta mampu
memberdayakan masyarakat sebagai pelaku utama pembangunan.
Penyusunan dan pengembangan produk pengaturan untuk mendukung
penyelenggaraan perumahan dan permukiman juga diarahkan untuk
mampu mengoptimalkan fungsi, kewajiban dan peran dari lembaga-lembaga perumahan dan permukiman di semua tingkatan, dengan prioritas
di tingkat kota dan masyarakat.

Untuk pelaksanaan di daerah, maka penjabaran kebijakan dan strategi
penyelenggaraan perumahan dan permukiman, serta produk-produk
pengaturan yang telah disesuaikan dengan kondisi di daerah perlu ditindak
lanjuti dengan peraturan daerah. Peraturan daerah sangat diperlukan
antara lain untuk mendorong pelembagaan sistem secara berlanjut di
tingkat lokal, demi ketertiban hukum, dan untuk melindungi nilai-nilai
positif lokal yang ada, serta sebagai pedoman di dalam penyelenggaraan
pembangunan, seperti untuk penyusunan program pembangunan, proses
pengendalian dan pelaksanaan pembangunan, dan pengaturan peran bagi
para pelaku pembangunan. Peraturan daerah dikembangkan sebagai
bagian dari pelaksanaan tata pemerintahan yang baik, melindungi
kepentingan umum dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Baca Juga :