Hutang Luar Negeri Indonesia.

Hutang luar negeri Indonesia yang sangat besar menjadi penyebab terjadinya krisis ekonomi. Meskipun, hutang itu bukan sepenuhnya hutang negara, tetapi sangat besar pengaruhnya terhadap upaya-upaya untuk mengatasi krisis ekonomi. Sampai bulan Februari 1998, sebagaimana disampaikan Radius Prawiro pada Sidang Pemantapan Ketahanan Ekonomi yang dipim-pin Presiden Suharto di Bina Graha, hutang Indonesia telah menca-pai 63,462 dollar Amerika Serikat, sedangkan hutang swasta menca-pai 73,962 dollar Amerika Serikat.

  • Pelaksanaan Pasal 33 UUD 1945.

Pemerintah orde baru ingin men-jadikan negara RI sebagai negara industri. Keinginan itu tidak sesuai dengan kondisi nyata masyarakat Indonesia. Masyarakat Indonesia merupakan sebuah masyarakat agraris dengan tingkat pendidikan yang sangat rendah (rata-rata). Oleh karena itu, mengubah Indonesia menjadi negara industri merupakan tugas yang sangat sulit karena masyarakat Indonesia belum siap untuk bekerja di sektor industri. Itu semua merupakan kesalahan pemerintahan orde baru karena tidak dapat melaksanakan pasal 33 UUD 1945 secara konsisten dan kon-sekuen.

  • Pemerintahan Sentralistik.

Pemerintahan orde baru sangat sentral-istik sifatnya sehingga semua kebijakan ditentukan dari Jakarta. Oleh karena itu, peranan pemerintah pusat sangat menentukan dan peme-rintah daerah hanya sebagai kepanjangan tangan pemerintah pusat. Misalnya, dalam bidang ekonomi, di mana semua kekayaan diangkut ke Jakarta sehingga peme-rintah daerah tidak dapat mengembang-kan daerahnya. Akibatnya, terjadilah ketimpangan ekonomi antara pusat dan daerah. Keadaan itu mempersulit Indonesia dalam menga-tasi krisis ekonomi karena daerah tidak tidak mampu memberikan kontribusi yang memadai.

  • Krisis sosial

Krisis politik, hukum, dan ekonomi merupakan penyebab terjadinya krisis sosial. Pelaksanaan politik yang represif dan tidak demokratis menyebabkan terjadinya konflik politik maupun konflik antar etnis dan agama. Semua itu berakhir pada meletusnya berbagai kerusuhan di beberapa daerah. Pelaksanaan hukum yang berkeadilan sering menim-bulkan ketidakpuasan yang mengarah pada terjadinya demonstrasi-demonstrasi maupun kerusuhan. Sementara, ketimpangan perekono-mian Indonesia memberikan sumbangan terbesar terhadap krisis sosial. Pengangguran, persediaan sembako yang terbatas, tingginya harga-harga sembako, rendahnya daya beli masyarakat merupakan faktor-faktor yang rentan terhadap krisis sosial.

sumber ;

You might be interested in …

Nadiem Proses Re-akreditasi Bersifat Sukarela Bagi Perguruan Tinggi

Nadiem: Proses Re-akreditasi Bersifat Sukarela Bagi Perguruan Tinggi

Pendidikan

Nadiem: Proses Re-akreditasi Bersifat Sukarela Bagi Perguruan Tinggi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Anwar Makarim , menegaskan pendidikan tinggi di Indonesia perlu bergerak lebih cepat agar kita dapat bersaing di tingkat dunia. Karenanya pendidikan tinggi harus berinovasi dengan cepat dari semua unit pendidikan yang ada. Namun, inovasi itu sendiri hanya bisa dilakukan jika ruang […]

Read More
Contoh - Contoh Kategori Cyber Crime

Contoh – Contoh Kategori Cyber Crime

Pendidikan, Umum

Contoh – Contoh Kategori Cyber Crime 1. Dengan kekerasan atau potensial mengandung kekerasan Serangan dengan ancaman (assault by threat) : Dilakukan dengan email, dimana pelaku membuat orang takut dengan cara mengancam target atau orang yang dicintai target Penguntitan di internet (cyberstalking) : Pelecehan seksual melalui internet yang menciptakan ketidaknyamanan dapat berkembang menjadi ancaman fisik dan […]

Read More
Politiknya Bogor Tetap Guyub dan Kompak

Politiknya Bogor Tetap Guyub dan Kompak

Pendidikan

 Politiknya Bogor Tetap Guyub dan Kompak Bogor terlalu besar untuk dipecah-belah Apalagi sejarah mencatat sejarah Kota Bogor ini semua tentang harmoni, kekompakan, soliditas, dan guyub. Atas modal tersebut maka belum pernah tercatat terjadinya konflik baik secara vertikal maupun horisontal. Bima Arya Hal itu dikatakan Wali Kota Bogor Bima Arya saat membuka sekaligus memberikan arahannya pada […]

Read More