DJP Apresiasi Telkomsel Sebagai Penyumbang Pajak Terbesar

DJP Apresiasi Telkomsel Sebagai Penyumbang Pajak Terbesar

DJP Apresiasi Telkomsel Sebagai Penyumbang Pajak Terbesar

DJP Apresiasi Telkomsel Sebagai Penyumbang Pajak Terbesar
DJP Apresiasi Telkomsel Sebagai Penyumbang Pajak Terbesar

Telkomsel mendapatkan apresiasi dari Direktorat Jenderal Pajak

(DJP) atas kontribusi Telkomsel sebagai penyumbang pajak terbesar pada tahun 2019 di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Wajib Pajak Besar Empat.

“Tahun lalu Telkomsel berhasil membukukan laba sekitar empat kali lipat lebih tinggi dari pesaing terdekat, sehingga kami menjadi penyumbang pajak terbesar dari sektor telekomunikasi. Pencapaian ini tidak terlepas dari komitmen Telkomsel untuk terus bergerak maju mengakselerasikan negeri melalui pencapaian di berbagai sektor,” ucap Heri Supriadi, Direktur Keuangan Telkomsel.

Menurut laporan DJP, pengecekan laporan pajak Telkomsel hingga akhir tahun lalu

menunjukkan perusahaan telah membayar kewajibannya pada negara hingga Rp 18 triliun sekaligus menjadi pembayar pajak terbesar di KPP Wajib Pajak Besar Empat. KPP Wajib Pajak Besar Empat sendiri meliputi Wajib Pajak BUMN yang melakukan kegiatan usaha di sektor jasa dan Wajib Pajak orang pribadi tertentu.

Kepala KPP Wajib Pajak Besar Empat, Budi Prasetya mengatakan, jumlah pembayaran pajak Telkomsel pada 2019 adalah yang terbesar di KPP Wajib Pajak Besar Empat, dan itu tercatat berkali-kali sejak beberapa tahun terakhir.

“Ke depannya, saya berharap sinergi antara Telkomsel dan DJP dapat semakin kuat,

karena kita memiliki core yang sama yaitu melayani publik,” harapnya.

Selain penghargaan sebagai penyumbang pajak terbesar di sektor telekomunikasi pada tahun 2019 ini, sebelumnya Telkomsel juga mendapatkan penghargaan sebagai “Penyelenggara Telekomunikasi dengan Jaringan Terluas, Quality of Service, dan Wajib Bayar PNBP Telekomunikasi Tertinggi Tahun 2019”.

Pada 2019, pembayaran PNBP ke kas negara yang telah dilakukan oleh Telkomsel mencapai Rp. 6,9 Trilyun (Biaya Hak Penggunaan Frekuensi, Biaya Hak Penyelenggaraan Telekomunikasi dan Kontribusi USO).

 

Baca Juga :