Dampak APBN terhadap Perekonomian

Dampak APBN terhadap Perekonomian

Dampak APBN terhadap Perekonomian

Dampak APBN terhadap Perekonomian
Dampak APBN terhadap Perekonomian
Cara untuk menggolongkan pos-pos penerimaan dan pengeluaran yang masing-masing menghasilkan tolok ukur yang berbeda mengenai dampak APBN nya. Ada empat tolak ukur dampak APBN, yaitu :
Ada empat tolok ukur dampak APBN, yaitu :
1.  SALDO ANGGARAN KESELURUHAN
Konsep ini ingin mengukur besarnya pinjaman bersih pemerintah dan didefinisikan sebagai :
                  G – T = B = Bn + Bb + Bf
Catatan :
G = Seluruh pembelian barang dan jasa (didalam maupun luar negeri), pembayaran transer dan pemberian pinjaman bersih.
T = Seluruh penerimaan, termasuk penerimaan pajak dan bukan pajak
B = Pinjaman total pemerintah
Bn = Pinjaman pemerintah dari masyarakat di luar sektor perbankan
Bb= Pinjaman pemerintah dari sektor perbankan
Bf =Pinjaman pemerintah dari luar negeri
  • Jika Pemerintah tidak mengeluarkan obligasi kepada masyarakat, maka saldo anggaran keseluruhan menjadi :
    G – T – B = Bb + Bf
  • APBN dicatat demikian rupa sehingga menjadi anggaran berimbang :
    G – T – B = 0

Sejak APBN 2000 saldo anggaran keseluruhan defisit dibiayai melalui:
a. Pembiayaan Dalam Negeri :
-Perbankan Dalam Negeri
-Non Perbankan Dalam Negeri
b. Pembiayaan Luar Negeri Bersih
-Penarikan pinjaman luar negeri (bruto)
-Pembayaran cicilan pokok utang luar negeri

2. KONSEP NILAI BERSIH
Yang dimaksud defisit menurut konsep nilai bersih adalah saldo dalam rekening lancar APBN. Konsep ini digunakan untuk mengukur besarnya tabungan yang diciptakan oleh sektor pemerintah, sehingga diketahui besarnya sumbangan sektor pemerintah terhadap pembentukan modal masyarakat.
3. DEFISIT DOMESTIK

  • – Saldo anggaran keseluruhan tidak merupakan tolok ukur yang tepat bagi dampak APBN terhadap pereknomian dalam negeri maupun terhadap neraca pembayaran.
  • – Bila G dan T dipecah menjadi dua bagian (dalam negeri dan luar negeri)
G = Gd + Gf
T = Td + Tf, maka persamaan  di atas menjadi
(Gd – Td) + (Gf – Tf) = + Bf
(Gd – Td) = dampak langsung putaran pertama terhadap PDB
(Gf – Tf) = dampak langsaung putaran pertama terhadap neraca pembayaran4. DEFISIT MONETER

  • Konsep ini banyak digunakan dikalangan perbankan Indonesia terutama angka-angka yang mengukur defisit anggaran belanja ini diterbitkan oleh Bank Indonesia (sebagai data mengenai “faktor-faktor yang mempengaruhi jumlah uang beredar”). Defisit dikur sebagai posisi bersih (netto) pemerintah terhadap sektor perbankan : G – T – Gf – Gb Karena Bn = 0
  • Di dalam konsep ini bantuan luar negeri dianggap sebagai penerimaan, diperlakukan sebagai pos yang tidak mempengaruhi posisi bersih. Bantuan luar negeri tidak dilihat fungsinya sebagai sumber dana bagi kekurangan pembiayaan pemerintah, tetapi sebagai pos pengeluaran yang langsung dikaitkan dengan sumber pembiayaannya

Sumber : https://balikpapanstore.id/

You might be interested in …

Kekerasan secara Mental

Kekerasan secara Mental

Pendidikan

Kekerasan secara Mental Bentuk kekerasan seperti ini juga sering tidak terlihat, namun dampaknya bisa lebih besar dari kekerasan secara verbal. Kasus emotional abuse: persentase tertinggi usia 6-12 tahun (28.8%) dan terendah usia 16-18 tahun (0.9%) Kekerasaan seperti ini meliputi pengabaian orang tua terhadap anak yang membutuhkan perhatian, teror, celaan, maupun sering membanding-bandingkan hal-hal dalam diri anak tersebut dengan yang lain, […]

Read More
Soal Essay (Teori Organisasi umum)

Soal Essay (Teori Organisasi umum)

Pendidikan

Soal Essay (Teori Organisasi umum) 1. Apa yang dimaksud dengan Prinsip Skala Hirarkhi….. Jawab : Suatu Organisasi yang berada di garis kewenangan yang jelas dari pimpinan, pembantu pimpinan  sampai pelaksana, sehingga dapat mempertegas dalam pendelegasian wewenang dan, dan akan menunjang efektifitas jalannya organisasi secara keseluruhan. 2. Apa yang dimaksud dengan Budaya Organisasi….. Jawab : nilai-nilai […]

Read More

 Kompetensi Kepala Sekolah

Pendidikan

 Kompetensi Kepala Sekolah Pada dasarnya kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang kepala sekolah adalah kompetensi  sebagai seorang guru professional, yang kemudian diberi tugas-tugas tambahan sebagai kepala sekolah. Dengan demikian kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang kepala sekolah sebagai pejabat professional dalam bidang kependidikan adalah meliputi empat kompetensi  yang diwajibkan  pada guru berdasarkan UU No. 14 Tahun 2005 tentang […]

Read More