Asas-asas Hukum Perdata

Asas-asas Hukum Perdata

Asas-asas Hukum Perdata

Asas-asas Hukum Perdata

Beberapa asas yang terkandung dalam KUHPerdata yang sangat penting dalam Hukum Perdata adalah:

  1. Asas Kebebasan Berkontrak

Asas ini mengandung pengertian bahwa setiap orang dapat mengadakan perjanjian apapun juga, baik yang telah diatur dalam undang-undang, maupun yang belum diatur dalam undang-undang (lihat Pasal 1338 KUHPdt).

  1. Asas Konsensualisme

Asas konsensualisme dapat disimpulkan dalam Pasal 1320 ayat (1) KUHPdt. Pada pasal tersebut ditentukan bahwa salah satu syarat sahnya perjanjian adalah adanya kata kesepakatan antara kedua belah pihak. Asas ini merupakan asas yang menyatakan bahwa perjanjian pada umumnya tidak diadakan secara formal, melainkan cukup dengan adanya kesepakatan kedua belah pihak. Kesepakatan adalah persesuaian antara kehendak dan pernyataan yang dibuat oleh kedua belah pihak.

  1. Asas Kepercayaan

Asas kepercayaan mengandung pengertian bahwa setiap orang yang akan mengadakan perjanjian akan memenuhi setiap prestasi yang diadakan diantara mereka dibelakang hari.

  1. Asas Kekuatan Mengikat

Asas kekuatan mengikat ini adalah asas yang menyatakan bahwa perjanjian hanya mengikat bagi para pihak yang mengikatkan diri pada perjanjian tersebut dan sifatnya hanya mengikat.

  1. Asas Persamaan hukum,

Asas persamaan hukum mengandung maksud bahwa subjek hukum yang mengadakan perjanjian mempunyai kedudukan, hak dan kewajiban yang sama dalam hukum. Mereka tidak boleh dibeda-bedakan antara satu sama lainnya, walaupun subjek hukum itu berbeda warna kulit, agama, dan ras.

  1. Asas Keseimbangan,

Asas keseimbangan adalah asas yang menghendaki kedua belah pihak memenuhi dan melaksanakan perjanjian. Kreditur mempunyai kekuatan untuk menuntut prestasi dan jika diperlukan dapat menuntut pelunasan prestasi melalui kekayaan debitur, namun debitur memikul pula kewajiban untuk melaksanakan perjanjian itu dengan itikad baik.

  1. Asas Kepastian Hukum,

Asas kepastian hukum atau disebut juga dengan asas pacta sunt servanda merupakan asas yang berhubungan dengan akibat perjanjian. Asas pacta sunt servanda merupakan asas bahwa hakim atau pihak ketiga harus menghormati substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak, sebagaimana layaknya sebuah undang-undang. Mereka tidak boleh melakukan intervensi terhadap substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak.

  1. Asas Moral 

Asas moral ini terikat dalam perikatan wajar, yaitu suatu perbuatan sukarela dari seseorang tidak dapat menuntut hak baginya untuk menggugat prestasi dari pihak debitur. Hal ini terlihat dalam zaakwarneming, yaitu seseorang melakukan perbuatan dengan sukarela (moral). Yang bersangkutan mempunyai kewajiban hukum untuk meneruskan dan menyelesaikan perbuatannya. Salah satu faktor yang memberikan motivasi pada yang bersangkutan melakukan perbuatan hukum itu adalah didasarkan pada kesusilaan (moral) sebagai panggilan hati nuraninya.

baca juga

You might be interested in …

Prajurit dan PNS Puspen TNI Ikuti Penyuluhan Hukum

Prajurit dan PNS Puspen TNI Ikuti Penyuluhan Hukum

Pendidikan

Prajurit dan PNS Puspen TNI Ikuti Penyuluhan Hukum Prajurit dan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Puspen TNI mengikuti penyuluhan hukum terkait dengan bahaya narkoba dan netralitas TNI dalam politik, disampaikan oleh Tim penceramah dari Badan Pembinaan Hukum (Babinkum) TNI, bertempat di Balai Wartawan Puspen TNI, Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur, Rabu (11/4/2018). Acara ceramah hukum yang […]

Read More
pemerograman swasebada pangan

pemerograman swasebada pangan

Pendidikan

pemerograman swasebada pangan Hambatan dalam pemerograman swasebada pangan Swasembada pangan terkendala pada keterbatsan lahan, swasembada pangan berkelanjutan pemerintah telah menetapkan peningkatan produksi. Untuk jagung 10 persen per tahun, kedelai 20 persen, daging sapi 7,93 persen, gula 17,56 persen dan beras 3,2 persen per tahun. Dalam Sidang Regional Dewan Ketahanan Pangan Tahun 2010, dia mengatakan, mencapai […]

Read More
Kemenkes Dorong Unair Buka S1 Pengobatan Tradisional

Kemenkes Dorong Unair Buka S1 Pengobatan Tradisional

Pendidikan

Kemenkes Dorong Unair Buka S1 Pengobatan Tradisional Kementerian Kesehatan RI mendorong dibukanya program studi S1 Profesi Kesehatan Tradisional di Universitas Airlangga (Unair). Keinginan Kemenkes ini mengingat kebutuhan riil di masyarakat terkait pelayanan kesehatan dengan cara yang berbeda. Hal itu disampaikan oleh Dr. dr. Ina Rosalina Dadan, Sp.A(K), M.Kes, M.H.Kes Direktur Pelayanan Kesehatan Tradisioanal Kemenkes saat […]

Read More